Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk jujur dan transparan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Sebab, jika tidak, pemerintah secara terus menerus melakukan pembohongan kepada rakyat.

Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bakal menguasai 51 persen dari saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, Inalum belum dipastikan menguasai saham Freeport sebelum melakukan pembayaran.

Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berpotensi merugikan negara. Seperti halnya ketika divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Pembelian saham PT Freeport sebesar 51 persen oleh Inalum menuai kontroversi. Sebab, transaksi pembelian saham PT Freeport oleh BUMN bisa menjadi skandal besar bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

BPK harus mengaudit Inalum terkait pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sebab, pembelian 51 persen saham Freeport hampir sama dengan pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara yang saat ini bermasalah.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.